Ringkasan Jurnal Penelitian

New governor election system, in which local people participate directly into the election, has made a significant change in local political arena of Indonesia. This is due to the fact that such decentralized electoral system has shifted the overwhelming authorities of the Local House of Representatives to a larger, local-wide public space. Such change was a logical consequence of the promulgation of the Act No. 32/2004 on local government in a multi-party political form. It is logical that problems related to direct local leader election eventually involve direct political activities of the people in playing their role as voters. It is particularly important to know the voters’ attitudes in order to understand their will towards the local leadership preference. Voters’ attitudes can determine responses of the candidates to winning or losing their elections. According to this brief explanation, this study attempted to find out factors that affected the loss of Sukawi-Sudharto in the C...

One of factors that affect public service quality is delay of transparent and accountable public service implementation. Therefore, this public service should be performed trasparently and accountably by every service unit of the government institutions in order to give impact of the bureaucratic performance in public service to the people welfare. Effort to create a high quality, transparent, and accountable service, among others, has been legally promulgated within the State Apparatus Empowerment Minister Decree Number 63/KEP/M.PAN/7/2003 on General Principle of Public Service Administration. To give in depth explanation of the Decree, the government issued a supporting Act of the State Apparatus Empowerment Minister Decree Number KEP/26/M.PAN/2/2004 on Technical Guidance of Transparency and Accountability in the Public Service. In addition to the quality of the public service, there must be a bureaucratic reform, in which reconstruction and modification of governmental system are pr...

Referensi: Kloot L. (1999). Performance measurement and accountability in Victorian local government. International Journal of Public Sector Management, 12 (7): 565-584. Saat ini telah banyak teori tentang pengukuran kinerja dan akuntabilitas di dalam pemerintahan. Banyak pemerintah di seluruh dunia yang telah menginvestasikan banyak biaya dan modal untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja ( performance measurement systems (PMS)), namun hasilnya masih belum memuaskan. Sekarang semakin banyak pula pihak yang mengakui bahwa ukuran kinerja keuangan hanya mampu mengukur aspek-aspek yang terbatas di dalam kinerja suatu organisasi. Guna menyempurnakan PMS dan akuntabilitas untuk pemangku kepentingan ( stakeholders) yang berbeda-beda maka dikembangkanlah sejumlah indikator selain keuangan ( non-financial ) untuk sektor profit. Penelitain terdahulu di dalam sektor pemerintah lokal di negara bagian Victoria, Australia, menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas dan sangat sedikitnya...

Referensi: Rantanen H., Kulmala H.I., Lonnqvist A., Kuansivu P. (2007). Performance measurement systems in the Finnish public sector. International Journal of Public Sector Management, 20 (5): 415-433. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi-organisasi sektor publik negara Finlandia di dalam merancang dan melaksanakan sistem pengukuran kinerja ( performance measurement systems (PMS)). Penelitian menggunakan tiga organisasi sebagai kasus untuk memahami permasalahan. Guna mendukung analisis temuan empiris dilakukanlah kajian literatur sebelumnya mengenai pelaksanaan PMS pada sektor publik maupun swasta. Temuan penelitian membuktikan bahwa rancangan dan pelaksanaan proses-proses di dalam organisasi-organisasi sektor publik di Finlandia berbeda secara signifikan dari pelaksanaannya pada perusahaan-perusahaan industri sektor swasta. Terdapat empat alasan yang mendasari permasalahan yang dihadapi oleh organisasi sekt...

Referensi: Miah N.Z., Mia L. (1996). Decentralization, accounting, controls and performance of government organization: a New Zealand empirical study. Financial Accountability & Management, 12 (3): 173-190. Penelitian ini memuat hasil sebuah pengamatan yang dilakukan pada lima departemen Pemerintah Selandia Baru dan menyelidiki tentang hubungan antara (a) desentralisasi dan penggunaan sistem pengendalian akuntansi, (b) penggunaan sistem pengendalian akuntansi dan kinerja kantor distrik, dan (c) desentralisasi dan kinerja kantor distrik. Kinerja dikaji menggunakan persepsi manajer tentang kinerja kantor (unit) distrik mereka. Data penelitian diperoleh dari 59 orang manajer kantor distrik dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Variabel-variabel yang diukur adalah pelaksanaan manajerial desentralisasi sistem pengendalian akuntansi dan penampilan kerja ( work performance ) kantor distrik. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa desentralisasi yang semakin baik memiliki hubungan ...

Referensi: Johnson V.E., Khurana I.K., Reynolds K.E. (2002). Audit-firm tenure and the quality of financial reports. Contemporary Accounting Research, 19 (4): 637-670. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan masa operasi antara perusahaan dan perusahaan audit memiliki korelasi dengan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan dua dua proksi kualitas untuk laporan keuangan dan sampel perusahaan klien dari kelompok "Big 6" pada industri dan ukuran yang sama. Proksi-proksi bagi kualitas laporan keuangan terdiri atas nilai mutlak akrual tak terduga dan keberadaan komponen akrual laba. Peneliti mengadakan pengamatan terhadap 406 kasus kegagalan audit sejak berlakunya Securities and Exchange commission (SEC) dan komite kendali mutu AICPA. Penelitian ini menemukan bahwa untuk masa operasi audit perusahaan jangka menengah (4-8 tahun) dan jangka pendek (2-3 tahun) terdapat hubungan dengan rendahnya kualitas laporan keuangan. Namun, peneliti tidak m...