Pengembangan kapasitas kelembagaan untuk penanggulangan bencana daerah
Referensi:
Khairul K, Purnaweni H, Suwitri S. 2019. Institutional capacity building for local disaster prevention board of West Pasaman Regency. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sicence, Vol.314.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengembangan kapasitas kelembagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat di dalam usaha menanggulangi dan mengelola bencana berbasis lokal. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengembangan kapasitas kelembagaan pada penanggulangan dan pengelolaan bencana dilakukan melalui koordinasi yang tidak terbatas pada lembaga-lembaga formal, tetapi hingga mencakup lembaga dan organisasi lokal, misalnya Kogami, HSNI, dan tiga unsur masyarakat lokal (tungku tigo sajarangan). Diperoleh temuan bahwa sosialisasi mitigasi dan penanggulangan masih kurang melibatkan masyarakat lokal. Lebih lanjut, penelitian juga menemukan kurangnya kejelasan di dalam kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pasaman Barat memerlukan dukungan dari pemerintah Provinsi dalam hal penyediaan sarana pasca-bencana. Kontribusi teori yang penelitian ini adalah memperluas pengetahuan manajemen publik, sedangkan kontribusi praktisnya ialah membantu implementasi pengembangan kapasitas kelembagaan pada BPBD Kabupaten Pasaman Barat di dalam usaha mencegah dan mengelola bencana.
Khairul K, Purnaweni H, Suwitri S. 2019. Institutional capacity building for local disaster prevention board of West Pasaman Regency. IOP Conference Series: Earth and Environmental Sicence, Vol.314.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengembangan kapasitas kelembagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat di dalam usaha menanggulangi dan mengelola bencana berbasis lokal. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengembangan kapasitas kelembagaan pada penanggulangan dan pengelolaan bencana dilakukan melalui koordinasi yang tidak terbatas pada lembaga-lembaga formal, tetapi hingga mencakup lembaga dan organisasi lokal, misalnya Kogami, HSNI, dan tiga unsur masyarakat lokal (tungku tigo sajarangan). Diperoleh temuan bahwa sosialisasi mitigasi dan penanggulangan masih kurang melibatkan masyarakat lokal. Lebih lanjut, penelitian juga menemukan kurangnya kejelasan di dalam kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Pasaman Barat memerlukan dukungan dari pemerintah Provinsi dalam hal penyediaan sarana pasca-bencana. Kontribusi teori yang penelitian ini adalah memperluas pengetahuan manajemen publik, sedangkan kontribusi praktisnya ialah membantu implementasi pengembangan kapasitas kelembagaan pada BPBD Kabupaten Pasaman Barat di dalam usaha mencegah dan mengelola bencana.