Constitutional Complaint: Sarana Prosedural dan Hukum bagi Penciptaan Keadilan Konstitusional di FYR Macedonia
Ketentuan dasar mahkamah konstitusi Republik Macedonia dan perlunya reformasi
Konstitusi Republik Macedonia memiliki ketetapan tersendiri tentang kedudukan mahkamah Konstitusi, berikut susunan, struktur, fungsi, dan kekebalan para hakimnya dan pengaruh hukum dan keputusannya. Berdasarkan pasal 113 Konstitusi negara tersebut, metode-metode cara kerja dan prosedur peradilan Konstitusi diatur dengan Rules of Procedure of the Court.
Di dalam peraturan tersebut, Mahkamah Konstitusi didefinisikan sebagai sebuah organ negara Republik Macedonia yang melindungi konstitutionalitas dan legalitas di dalam pemerintahan. Peradilan Konstitusi Republik Macedonia, sesuai dengan status konstitusional yang dimilikinya, tidak memiliki pembagian wilayah kekuasaan atau wewnang.
Perlindungan konstitusionalitas dan legalitas tidak mengandung arti pengecualian terhadap wewenang pemerintah, melainkan fungsi yang otonom dan independen. Pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Republik Macedonia berada di luar hubungan-hubungan yang berlangsung antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif pemerintahan.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu faktor kunci di dalam implementasi Konstitusi. Mahkamah ini berperan penting di dalam menelaah proses penciptaan dan memperkirakan hubungan antara pelaksana wewenang yang dijabarkan dalam konstitusi. Seperti halnya organ-organ konstitusi lainnya, organ ini merupakan sebuah organ konstitusional yang memiliki landasan dan pejabat pelaksana yang ditetapkan di dalam konstitusi. Kedudukan yang dimiliki oleh peradilan konstitusi ini memberikan jaminan bahwa kriteria bagi realisasi fungsi peradilan-konstitusi telah dilindungi agar tidak dipengaruhi oleh segala bentuk kekuasaan dan wewenang politik.
Mahkamah Konstitusi di Republik Macedonia tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas keluhan-keluhan konstitusional yang dikemukakan oleh warga negara Macedonia mendasarkan keluhan tadi pada hak atau kebebasan yang dijamin secara konstitusional. Konstitusi Macedonia tidak melampaui wewenang seperti ini, atau dengan kata lain, memiliki jangkauan yang relatif terbatas untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia dan warga di negara tersebut.
Berdasarkan pertimbangan terhadap pengalaman-pengalaman politik yang dialami oleh pemerintahan yang mendapatkan keluhan konstitusional di dalam sistem peradilan mereka, sebagai sarana prosedural individu bagi perlindungan hak dan kebebasan perorangan, pada satu pihak, dan kebutuhan akan perlindungan keadilan-konstitusional terhadap kebebasan dan hak, pihak lain, maka di sini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi di Republik Macedonia harus mulai memikirkan tentang pengembangan yurisdiksi dalam ruang lingkup perlindungan yang lebih luas agar dapat memberikan jaminan yang lebih menyeluruh terhadap hak dan kebebasan warga.
Penggunaan constitutional complaint di Republik Macedonia sebaiknya hanya diberlakukan jika sebelum itu warga telah menunjukkan rasa tidak puas mereka terhadap semua sarana perlindungan hukum yang berlaku. Kemudian implementasi sarana prosedural Republik Macedonia dapat dipelajari dalam dua sudut pandang untuk dapat diterima:
-alternatif pertama berarti constitutional complaint oleh warga negara Macedonia jika hak dan kebebasan mereka yang dijamin oleh konstitusi dilanggar (dalam konteks perlindungan yang lebih luas),
-alternatif kedua, berarti penggunaan constitutional complaint bagi perlindungan yang terbatas pada hak asasi dan kebebasan yang tercantum di dalam Konstitusi Republik Macedonia.
Pengalaman-pengalaman positif yang diambil dari pelaksanaan sarana ini di negara-negara Spanyol, Jerman, Slovenia, Kroasia, dsb., menunjukkan betapa efektif dan pentingnya sarana ini di dalam sistem peradilan selama itu menyangkut perlindungan hak dan kebebasan warga. Menyertai keluhan konstitusional ini, muncul dilema tentang berapa banyak hakim pada sistem peradilan umum yang secara hukum telah siap untuk menguji isu-isu konstitusional, atau jika mereka telah siap akankah cukup siap untuk menjalankan standar ganda (double standards) di dalam konstitusionalisme.
Untuk mendukung keberadaan dan efisiensi dari pelaksanaan sarana hukum-prosedural di atas, maka kita perlu mengetahui pentingnya sikap tidak puas yang ditunjukkan oleh warga terhadap sarana-sarana hukum yang sebelumnya telah berlaku, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak dan kebebasan wrga di dalam tatanan hukum negara, sebagai prakondisi untuk mengusulkan sarana perlindungan hak asasi manusia kepada organ-organ peradilan internasional, yakni European Commission dan European Court of Human Rights, sebagai hak subyektif yang dijamin di dalam European Convention for Human Rights.
Konstitusi Republik Macedonia memiliki ketetapan tersendiri tentang kedudukan mahkamah Konstitusi, berikut susunan, struktur, fungsi, dan kekebalan para hakimnya dan pengaruh hukum dan keputusannya. Berdasarkan pasal 113 Konstitusi negara tersebut, metode-metode cara kerja dan prosedur peradilan Konstitusi diatur dengan Rules of Procedure of the Court.
Di dalam peraturan tersebut, Mahkamah Konstitusi didefinisikan sebagai sebuah organ negara Republik Macedonia yang melindungi konstitutionalitas dan legalitas di dalam pemerintahan. Peradilan Konstitusi Republik Macedonia, sesuai dengan status konstitusional yang dimilikinya, tidak memiliki pembagian wilayah kekuasaan atau wewnang.
Perlindungan konstitusionalitas dan legalitas tidak mengandung arti pengecualian terhadap wewenang pemerintah, melainkan fungsi yang otonom dan independen. Pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Republik Macedonia berada di luar hubungan-hubungan yang berlangsung antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif pemerintahan.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu faktor kunci di dalam implementasi Konstitusi. Mahkamah ini berperan penting di dalam menelaah proses penciptaan dan memperkirakan hubungan antara pelaksana wewenang yang dijabarkan dalam konstitusi. Seperti halnya organ-organ konstitusi lainnya, organ ini merupakan sebuah organ konstitusional yang memiliki landasan dan pejabat pelaksana yang ditetapkan di dalam konstitusi. Kedudukan yang dimiliki oleh peradilan konstitusi ini memberikan jaminan bahwa kriteria bagi realisasi fungsi peradilan-konstitusi telah dilindungi agar tidak dipengaruhi oleh segala bentuk kekuasaan dan wewenang politik.
Mahkamah Konstitusi di Republik Macedonia tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas keluhan-keluhan konstitusional yang dikemukakan oleh warga negara Macedonia mendasarkan keluhan tadi pada hak atau kebebasan yang dijamin secara konstitusional. Konstitusi Macedonia tidak melampaui wewenang seperti ini, atau dengan kata lain, memiliki jangkauan yang relatif terbatas untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia dan warga di negara tersebut.
Berdasarkan pertimbangan terhadap pengalaman-pengalaman politik yang dialami oleh pemerintahan yang mendapatkan keluhan konstitusional di dalam sistem peradilan mereka, sebagai sarana prosedural individu bagi perlindungan hak dan kebebasan perorangan, pada satu pihak, dan kebutuhan akan perlindungan keadilan-konstitusional terhadap kebebasan dan hak, pihak lain, maka di sini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi di Republik Macedonia harus mulai memikirkan tentang pengembangan yurisdiksi dalam ruang lingkup perlindungan yang lebih luas agar dapat memberikan jaminan yang lebih menyeluruh terhadap hak dan kebebasan warga.
Penggunaan constitutional complaint di Republik Macedonia sebaiknya hanya diberlakukan jika sebelum itu warga telah menunjukkan rasa tidak puas mereka terhadap semua sarana perlindungan hukum yang berlaku. Kemudian implementasi sarana prosedural Republik Macedonia dapat dipelajari dalam dua sudut pandang untuk dapat diterima:
-alternatif pertama berarti constitutional complaint oleh warga negara Macedonia jika hak dan kebebasan mereka yang dijamin oleh konstitusi dilanggar (dalam konteks perlindungan yang lebih luas),
-alternatif kedua, berarti penggunaan constitutional complaint bagi perlindungan yang terbatas pada hak asasi dan kebebasan yang tercantum di dalam Konstitusi Republik Macedonia.
Pengalaman-pengalaman positif yang diambil dari pelaksanaan sarana ini di negara-negara Spanyol, Jerman, Slovenia, Kroasia, dsb., menunjukkan betapa efektif dan pentingnya sarana ini di dalam sistem peradilan selama itu menyangkut perlindungan hak dan kebebasan warga. Menyertai keluhan konstitusional ini, muncul dilema tentang berapa banyak hakim pada sistem peradilan umum yang secara hukum telah siap untuk menguji isu-isu konstitusional, atau jika mereka telah siap akankah cukup siap untuk menjalankan standar ganda (double standards) di dalam konstitusionalisme.
Untuk mendukung keberadaan dan efisiensi dari pelaksanaan sarana hukum-prosedural di atas, maka kita perlu mengetahui pentingnya sikap tidak puas yang ditunjukkan oleh warga terhadap sarana-sarana hukum yang sebelumnya telah berlaku, terutama yang berhubungan dengan perlindungan hak dan kebebasan wrga di dalam tatanan hukum negara, sebagai prakondisi untuk mengusulkan sarana perlindungan hak asasi manusia kepada organ-organ peradilan internasional, yakni European Commission dan European Court of Human Rights, sebagai hak subyektif yang dijamin di dalam European Convention for Human Rights.