Hak Destabilisasi dan Politik Rehabilitasi, Kebijakan dan Reaksi Politik terhadap UU Pelayanan Kesehatan Uni Eropa
Researchers: Scott L. Greer, Simone Rauscher
Publisher: Routledge
Documentation: Journal of European Public Policy
Publisher: Routledge
Documentation: Journal of European Public Policy
European Union (EU) patient mobility law creates destabilization rights: rights for citizens that would, if consistently applied, destabilize law, administration and finance for healthcare systems across the EU. This article focuses on the responses of the destabilized organizations and their efforts to restabilize their legal situation. We argue that it takes place through two decisions: a decision about whether or not to change procedures in response to the new right; and a decision about whether or not to lobby to circumscribe the new right. Our qualitative research in Germany and the UK found some differences in responses, but across the board the incumbent organizations and governments opted for very limited compliance and considerable engagement in EU politics as their preferred strategy for responding to the new destabilization rights.
Hak destabilisasi dan politik restabilisasi: kebijakan dan reaksi politik terhadap Undang-undang Pelayanan Kesehatan Uni Eropa
Undang-undang pemberdayaan pasien Uni Eropa (EU) ternyata menyebabkan munculnya hak destabilisasi. Hak destabilisasi adalah hak bagi masyarakat yang, bilamana dijalankan secara konsisten, yang mengganggu stabilitasi undang-undang/hukum, administrasi dan keuangan untuk sistem pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Uni Eropa. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada respon-respon organisasi yang mengalami destabilisasi dan usaha-usaha yang mereka tempuh guna mengembalikan stabilitas kedudukan hukum mereka. Peneliti berpendapat bahwa usaha pemulihan stabilitas dapat dilakukan berdasarkan dua jenis keputusan: keputusan tentang perlu atau tidaknya mengubah prosedur untuk merespon munculnya hak yang baru; dan keputusan tentang perlu atau tidaknya melakukan lobi untuk membatasi hak yang baru tersebut. Riset kualitatif yang peneliti lakukan di negara Jerman dan Inggris menghasilkan beberapa perbedaan respon, namun pada jajaran dewan organisasi dan pemerintah yang tengah memegang jabatan cenderung berprinsip pada ketentuan yang sangat terbatas dan keterlibatan secara mendalam di dalam politik Uni Eropa sebagai strategi yang mereka pilih untuk merespon munculnya hak destabilisasi.